quo vadis hukum adalah. Ultimum remedium Pidana primum remedium. quo vadis hukum adalah

Kata Status Quo sendiri berasal dari idiom atau kalimat in statu. Sedangkan moderasi beragama dimaknainya sebagai cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi, tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan. Setiap Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), yaitu badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah,. Untuk tahun ini sendiri Diskusi Publik Kombad Justitia mengusung Tema : "Quo Vadis RUU Perampasan Aset: Jalan Terjal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. quo vadis pengaturan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam penerimaan permohonan fiktif positif pasca penataan regulasi dalam undang-undang cipta kerja Penataan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan metode omnibus law membawa perubahan mendasar dalam penataan peraturan perundang-undangan di. 10. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Latar Belakang Masalah Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Yang arti harafiahnya: “Hendak kemanakah Engkau pergi, Tuhan?”. Quo Vadis Hak Politik Mantan. Menurutnya, sekarang ini bangsa Indonesia sudah memakai hukum berkaitan hubungan masyarakat yang Islami dengan hukum Islam, misalkan undang. Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda. Menolong dan menyelamatkan adalah cita dan nilai yang diharapkan dapat diwujudkan oleh profesi dokter. Dampak dari tindak pidana ekonomi sangat merugikan masyarakat, baik itu secara finansial. com. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Korespondensi Penulis : sindyrianipn8@gmail. 51 Tahun 2009. Yang paling kasat mata adalah ketika perusahaan berupaya melakukan uji materi UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip strict liability. Secara teoretis, banyak para ahli hukum menyebutnya dengan sebutan hukum siber ( cyber law) atau hukum yang mengatur interaksi. com. Haryono 169 Kec. PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA : Quo Vadis. Dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan bahwa salah satu akar masalah semua persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang kita hadapi adalah tidak berfungsinya negara hukum. “Quo Vadis Bahasa Indonesia yang baik dan benar?” Nah, mungkin disini dibutuhkan peran seorang Ahli Bahasa Indonesia yang dapat memperjelas arti kata-kata serapan. Kehadiran pemerintah, bukan semata menyelamatkan Rekind, tetapi menyelamatkan masa depan pembangunan. Adapun topik yang dibawakan adalah “Sinkronisasi Internal, Horizontal dan Vertikal dalam PP No. Kemudian setelah proses peradilan pidana selesai pun Korban kejahatan akan 252 MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 252-266 QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA Elviandri*, Khuzdaifah Dimyati**, dan Absori ∗∗∗ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, Riau 28291 Sebenarnya, “Quo Vadis” merupakan sebuah kalimat dari bahasa Latin yang diterjemahkan secara harfiah berati “kemana kau pergi?”. Iklan. IOS Explorer IOS CiteMiner IOS Reporting. Download Citation | QUO VADIS PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA | Tulisan ini berupaya mengelaborasi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampaknya mengkonsolidasikan perkara pembatalan dengan gugatan cacat hukum yang diikuti oleh kedua belah pihak dalam Putusan no. 3. . : Quo Vadis UU Hak Cipta. Manahan Sihombing, Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum 173 menganalisa arti penting suatu keadilan yang tercermin melalui putusan pengadilan, maka penulisan artikel ini tidak akan terlepas dari cakupan-cakupan. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI. "Quo Vadis" RUU Perlindungan Data Pribadi. com. Pembentuk undang-undang memakai konsep ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sehingga upaya pengefisiensian dapat terlaksana dengan maksimal. Penelitian ini menganalisis politik hukum dari kedua undang-undang yang telah menerapkan metode omnibus law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan. Quo Vadis Pendidikan Kita?Dalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan bahwa salah satu akar masalah semua persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang kita hadapi adalah tidak berfungsinya negara hukum. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Quo Vadis Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika) View/ Open. Status Quo dan Quo Vadis adalah Karakter. 18 tahun berjalan, klinik. Petrus terkejut dan berlutut, bertanya kepada Yesus: “Quo vadis, Domine?”. Hukum adalah norma, aturan yang bertujuan menciptakan keadilan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) tengah gencar menyosialisasikan RKUHP dan berharap tidak ada lagi demonstrasi besar-besaran menolak pengesahan RKUHP yang berpotensi menimbulkan. pdf (1. , NUZULIA KUMALA S. Apakah dari kita ada yang bertanya-tanya, tentang apa artinya ‘Quo Vadis?’ dan Bertanya bahasa manakah itu? Lalu apakah sudah mengetahuinya? Bahasa Latin ‘Quo Vadis?’ adalah kata dalam bahasa Latin. tentu tidak masalah, tetapi jika telah mengarah pada penghinaan berbau SARA, hukum di sini mulai bertindak. Profesor Duski Samad menjelaskan Quo Vadis adalah sebuah kalimat dalam bahasa latin yang bermakna “Kemana Engkau pergi?”. Quo Vadis Pemberantasan Mafia Hukum? Oleh: Pan Mohamad Faiz Pendahuluan “Geger!” Demikian ungkapan yang mungkin tepat untuk melukiskan suasana ingar-bingar. HUM. Rio. Petrus bertanya kepada Tuhannya: " Quo vadis, Domine?", Yang bermaksud, "Ke mana Anda akan pergi, Tuan?". Makna tersebut dapat diterapkan dalam contoh kalimat seperti “orang yang bertahan dalam status quo adalah orang yang cenderung menentang. Potret singkatnya adalah sebagai berikut : Pertama, over capacity. Kebebasan adalah konsekuensi logis dari hakikat. ^Quo Vadis" Hukum dan Peradilan di Indonesia, Artikel dalam Harian Kompas edisi 22 Desember 2006. Quo Vadis, juga merupakan judul sebuah film mengenai Nero, Kaisar Romawi, berdasarkan sebuah buku yang dikarang oleh Henryk Sienkiewicz, seorang Novelis Polandia di tahun 1896. MH Mencermati berbagai kejadian yang melanda negeri kita (Republik Indonesia) dalam semua aspek kehidupan, maka rasanya kita tDalam kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan bahwa salah satu akar masalah semua persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang kita hadapi adalah tidak berfungsinya negara hukum. 14710/gk. Oleh: Dr. Yang paling kasat mata adalah ketika perusahaan berupaya melakukan uji materi UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat. Abraham Amos : Penerbitan: Jakarta : Rajawali Pers, 2007 : Deskripsi. OPINIO JURIS Volume 01 Januari - Maret 2010 QUO VADIS ARAH KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA? TANTANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEPENTINGAN NASIONAL (Bagian I)1 Oleh : HARI YULIANTO Arti Strategis Sumber Daya Perikanan Sumber daya ikan memiliki arti penting, baik sebagai sumber protein dan gizi. Makna tersebut dapat diterapkan dalam contoh kalimat seperti “orang yang bertahan dalam status quo adalah orang yang cenderung menentang setiap perubahan”. Dari aspek sumber hukumnya juga berbeda. Hukum adalah. Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dr. Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan: Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kliennya, baik dengan menerima honorarium maupun dengan cuma-cuma (prodeo). QUO VADIS MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM BUDAYA HUKUM INDONESIA Veronica Komalawati* ABSTRAK Profesi sebagai “moral community” memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. v2i1. QUO VADIS. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait dengan isu-isu perkembangan demokrasi terkini. DOI: 10. Dilematis memang apabila hukum yang bersifat dasar dan mengikat semua pihak itu hanyalah merupakan kumpulan tulisan bahkan kertas belaka yang tidak ada manfaatnya sama sekali. itu penulis mengambil judul artikel Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia) Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum ( rechstaat ). 14. TUN QUO VADIS: PANCASILA SEBAGAI JIWA HUKUM INDONESIA Ach Faisol Triwijaya1, Yaris Adhial Fajrin2, Arif Prasetyo Wibowo3 1Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jl, MT. Film ini diedarkan tahun 1951 dan merupakan box office yang memenangkan Golden Globe Awards. Untuk itu, Perdar ini adalah produk hukum yang mengatur Keadaan Darurat yang bersifat khusus dan sementara. com. Era Pendidikan Praktek Hukum dan Keilmuan Hukum. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian. 2 Desember 2015. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Romawi jaman dahulu dalam keseharian mereka. , NUZULIA KUMALA S. Jawaban Quo Vadis Penggunaan AI oleh Firma Hukum di Dunia Hukum. Sebenarnya, “Quo Vadis” adalah sebuah kalimat dari bahasa Latin yang diterjemahkan secara harafiah yang berarti “kemana kamu pergi?” Kalimat ini adalah terjemahan Latin dari petikan bagian apokrif kisah Rasul Petrus, yaitu, “Tuhan, kemana Engkau pergi?”. 11 Naya Amin Zaini, “Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum T erhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia)”, Jurnal Panorama Hukum, V ol. 'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN . Rule of Law yangselama lebih dan 30 tahun ditunggangi oleh kekuasaan otoriter temyata sekarang dibawah pemerintahan yang demokratis masih juga belum. Lowokwaru, Malang, 65145, Indonesia 2Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. ,SH. Pasal 116 ayat (4) UU a quo mengatur bahwa apabila putusan tetap tidak dilaksanakan, terhadap pejabat TUN yang. 12 Sejatinya hak untuk Self Defense Analisa Aliran Sosiologi Hukum terhadap “Quo Vadis” Kasus Bibit-Chandra BAB I PENDAHULUAN A. Adapun rumusan masalah adalah Apakah Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020Nawawi| Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam |117 QUO VADIS NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM NAWAWI KUA Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang [email protected] quo vadis berasal dari bahasa latin yang berarti "mau dibawa ke mana", sehingga arti harfiah tulisan ini adalah mau dibawa kemana RKUHP? Dua Buku. Hukum adalah. Philips Dillah. , MAULANA REYZA A. ac. Dengan kata lain, guru penggerak adalah kunci utama. Bahkan Unmul adalah Perguruan Tinggi ke-2 di Indonesia Timur yang meraih Akreditasi A setelah Unhas. Dengan Pembicara : Prof. Sudah banyak statement para anggota DPR RI di Komisi II, bahwa UU Pemilu akan. Sepertinya tahun ini akan menjadi tahun politik hukum/hukum politik dalam revisi UU No. KPK menahan Tarmizi yang. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) boleh jadi adalah produk undang-undang yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di dunia Internet. Delik penodaan agama yang kerap disebut penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari. Hukum nasional bersumber dari kemauanRikson H Nababan – QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Rule of Law yangselama lebih dan 30 tahun ditunggangi oleh kekuasaan otoriter temyata sekarang dibawah pemerintahan yang demokratis masih juga belum. QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN. Beberapa hal yang perlu dan mendesak adalah edukasi kepada masyarakat agar melek hukum. Kemudian Yesus menjawabnya: Romam vado iterum crucifigi ("Saya akan pergi ke Rom untuk disalibkan lagi"). Menurut yang berkarakter seperti ini, dirinyalah atau. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. Laporkan Akun. (Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan) 323 Volume 10 Nomor 2, Agustus 2021. Hukum adalah kita, mengapa kita menyerahkan hukum kepada pengemban hukum yang gagal menampilkan hukum yang adil dan humanis? Hukum adalah bukan mereka. tetapi dalam suatu perkara tertentu terdapat adanya perbenturan antar kompetensi di dalam sistem peradilan dan sistem. Abstract. 3 2 Kejahatan kerah putih (white colar-crime) adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha,Rikson H Nababan – QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN. Sementara itu, tindak pidana ekonomi adalah tindakan-tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana baik dalam arti sempit. Subyek hukum nasional adalah orang dan badan hukum. 3. Prof. Isu paling mengemuka dalam globalisasi adalah penerapan system pasar bebas yang saat ini sedang melaju kencang melanda dunia dengan segala konsekuensinya. Ibid, hal. Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Alamat Redaksi: Redaksi LPM Gema Keadilan, Gedung Prof. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban. Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi Indonesia - Download as a PDF or view online for free. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Rapid advances in research and technology in various. 1, Juni 2012 2 A. SYAMSUHADI IRSYAD, S. 22. Sebab, urgensi suatu pilihan, adalah karena adanya perbedaan. Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah. Hukum adalah. RAHMADI INDRA T. Masalah moral masalah akhlaq. Quo Vadis Penegakan Hukum Pemilu? Indonesia butuh skema politik hukum pemilu yang mengintegrasikan penyelesaian masalah hukum pemilu. Semula buku ini merupakan bahan ajar beliau pada mahasiswa. II No. KONFLIK AGRARIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Semakin hari, konflik agraria di tanah air terus mengalami eskalasi yang signifikan. HUKUM_JURNAL_DyahOctorina_HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Quo Vadis Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampaknya mengkonsolidasikan perkara pembatalan dengan gugatan cacat hukum yang diikuti oleh kedua belah pihak dalam Putusan no. Lowokwaru, Malang, 65145, Indonesia 2Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Santoso, Topo. Quo vadis hukum ekologi & keadilan sosial dalam perenungan pemikiran (filsafat) hukum . Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 42-51. Indonesia pada dasarnya memang merupakan negara hukum. Liputan6. 115 QUO VADIS: PANCASILA SEBAGAI JIWA HUKUM INDONESIA Ach Faisol Triwijaya1, Yaris Adhial Fajrin2, Arif Prasetyo Wibowo3 1Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jl, MT. Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia) Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum ( rechstaat ). H. Ini dapat dilihat dalam rumusan pasal. Hukum adalah jiwa yang bisa dirasakan makna keadilan. Sumardjono (Guru Besar Fakultas Hukum. Quo Vadis Pengelolaan Biodiversitas Indonesia. 285 Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris Fakultas Hukum Universitas JemberQuo Vadis Supremasi Hukum . Baca :. Assalamualaikum wrwb. Quo Vadis UU ITE. Buku ini menawarkan modernitas dalam hal mengambil kebijakan publik yang bersifat progresif dan netral, tanpa perlu merasa ragu atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, melainkan berorientasi pada urgensi penerapan dan penegakan huku di atas semua vested interested demi untuk merestrukturisasi pilar-pilar keadilan. Pada saat itu, menurut novel berjudul “Quo Vadis: A Narrative of the Time of Nero” karya Henryk Sienkiewicz (1896) – difilmkan pada tahun 1951 dengan judul Quo Vadis–, Petrus berjumpa dengan Yesus, dan bertanya, “Quo vadis Domine?” (Hendak kemana Tuhan?). Sejak dulu kala, manusia sudah menggunakan metode perbandingan guna lebih memahami dan berkembang. “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!” Demikian satu adagium yang sudah sejak lama membekas di hati bangsa ini. 1/PNPS. Diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir konsep omnibus law dalam pembentukan produk hukum di Indonesia. , M. ” Jurnal Rechtsvinding 10, no. M. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik. QUO VADIS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM? Pan Mohamad Faiz Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Email: pan. Era pendidikan ilmu hukum dimulai saat dibukanya rechtshogeschool tahun 1922 oleh pemerintahan Hindia Belanda. ” (Soekarno) Sebagai warga Negara Indonesia kitaContoh Kasus Hukum Adat. Hak Politik, adalah salah satu hak dasar yang melekat dalam setiap individu, oleh sebab itu, hak politik tersebut,. Mimbar Hukum Vol. Atau kalaupun malu mengakui telahThe quo status berkaitan dengan keadaan fakta atau perkara. Kelima, tujuan si hukum adalah untuk melindungi h kepentingan manusia, maka dalam ke. Dari kesembilan isu tersebut, ada yang tidak kalah penting untuk menjadi fokus revisi UU Pemilu, yaitu merancang skema penegakan hukum pemilu yang terintegrasi. . Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perampingan alamiah sistem multi partai sehingga sistem. W. 151Mb). Dalam konteks negara hukum tentu salah satu cirinya adalah adanya pembagian kekuasaan. Meski begitu secara politik dan hukum, upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tampaknya masih minim. QUO VADIS PENENTUAN KAIDAH HUKUM BAGI SENGKETA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Diskusi yang dilakukan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Wuni 9 Surabaya, Jawa Timur, ini menghadirkan Praktisi hukum Achmad Michdan SH dan Ahmad Khozinuddin SH.